SOMEL ILLEGAL DI BELAKANG KANTOR CAMAT SEPERTI KEBAL HUKUM

Buser.co                    Hari : Kamis, Tangggal : 12 September.                   Pukul : 15.33 Wib.              Lokasi : Gudang Somel.    Berdasarkan informasi atau laporan salah seorang warga yang merasa dirugikan dengan keberadaan somel illegal yang ketika beroperasi mesinnya menimbulkan kebisingan dan armada truk atau lori mereka yang membuat jalan berdebu dan berlobang, tim awak media inipun masuk ke lokasi gudang somel illegal tanpa plank nama dan selalu tertutup oleh dinding seng menanyakan siap, dan langsung menanyakan siapa nama bos pemilik gudang tersebut..???.                 "Gudang ini yang punya inisialnya Pak UH, big bos kita biasanya naik mobil fortuner  hitam kesini, kalau mobil fortunernya tak ada berarti big bos kita tidak ditempat, beliau sangat jarang di lokasi, harap maklum soalnya beliau pebisnis ulung dan kaya raya pak/bu, jadi kalau sedikit sombong dan susah ditemui wajar dong ungkap salah satu karyawannya yang tak ingin disebutkan namanya. "           " Menurut pak UH big boss kita, " Ini gudang resmi dan lengkap semua dokumen-dokumennya, kami dapat kayu ini langsung dari Pekanbaru dan dijemput di Pelabuhan Tikus Tanjung Undap Barelang yang sudah sangat terkoordinir jaringannya dan di Pelabuhan tikus Tanjung Undap tersebut  dimandori oleh oknum masyarakat setempat inisial EL, ujarnya. "           Tim awak media inipun langsung melakukan cross check ke pihak instansi-instansi yang terkait baik Dinas Kehutanan dan Pihak Kepolisian Setempat namun semua bungkam, tidak ada satupun yang bersedia menjawab untuk ditanyai perihal tentang seputar izin  beroperasinya somel illegal tersebut.
Pada kenyataannya yang sering terjadi dilapangan masalah illegal logging merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh biodiversity dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah. Masalah Illegal logging memang menjadi masalah negara yang belum bisa diselesaikan. Bagaimana hukum Islam mengkaji dan menjawab terhadap permasalahan ini? Pertanyaan inilah yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan oleh penulis. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer, metode yang ditempuh adalah metode deskriptif dengan pola pembahasan yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini termasuk bersifat -analitik-komparatif dan interpretasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan tekstual, pendekatan yuridis, dan pendekatan normatif. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa isi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pidana pencurian hasil hutan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan kata lain, barang siapa dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tindak pidana yang diatur dalam UU. No. 41 Tahun 1999 memiliki beberapa kelemahan, pertama, undang-undang ini belum meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (omission). Kedua, rumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini berupa pidana denda paling banyak paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), tidak mengatur rumusan sanksi minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera bagi pelaku illegal logging. Sementaraitu, illegal logging dalam konteks hukum Islam masuk dalam kategori al-jarimah alta'zir yang mana pemberian hukum dengan tetapmemperhatikan konteks sosial masyarakat setempat dan al-maq amp;#257;sid al-Syari'ah-nya berupa al-kuliyat al-khams. (2). Hukuman bagi pelaku illegal logging di Indonesia perlu diperberat, mengingat tujuan represif selama ini belum tercapai. Al-jarimah al-ta'zir dalam hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu kontribusi bagi hukum positif. Hakim dalam al-jarimah al-ta'zir memiliki kebebasan dalam menentukan jenis, sifat, dan macam-macam hukuman, seperti: hukuman cambuk, hukum potong tangan, dapat dipenjarakan atau ditahan, dan lainnya yang disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Hakim dalam hal ini dapat mengambil beragam bentuk hukuman yang dapat memperberat pelaku kejahatan seperti hukuman mati, tujuannya tiada lain adalah agar ia jera untuk tidak mengulang kembali.    kesalahannya.                #TIM FERRA-RI#

Tidak ada komentar